Korut Potong 100 Won Jadi 1 Won

Korea Utara pada hari Selasa (1/12) menyebutkan, sanering nilai won sebesar dua digit itu berlaku mulai hari Senin (30/11). Perubahan kebijakan pemerintah komunis Korut di bidang keuangan publik ini merupakan yang pertama dalam 17 tahun terakhir ini.
Pemerintah membatasi jumlah yang ditukar paling banyak 100.000 won per orang.
”Ini sama dengan merampas kekayaan orang dengan kekerasan, mengurangi daya beli mereka secara tajam.

Rabu, 2 Desember 2009 | 06:01 WIB


SEOUL, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Utara melakukan sanering atau pemotongan nilai mata uang won secara tajam, dari 100 won menjadi 1 won. Langkah itu untuk menekan laju inflasi dan mengekang aktivitas pasar gelap yang telah memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Laporan media massa di Korea Utara pada hari Selasa (1/12) menyebutkan, sanering nilai won sebesar dua digit itu berlaku mulai hari Senin (30/11). Perubahan kebijakan pemerintah komunis Korut di bidang keuangan publik ini merupakan yang pertama dalam 17 tahun terakhir ini.

Pejabat perdagangan luar negeri Korut, seperti dikuti kantor berita Yonhap di Seoul, Korea Selatan, menegaskan, pemotongan nilai won memicu rush. Pejabat di Seoul meragukan laporan itu.

Warga Pyongyang pun berbondong-bondong menyerbu pasar gelap guna menukarkan won dengan yuan China dan dollar AS. ”Penduduk Pyongyang terkejut dan panik karena reformasi mata uang itu,” kata para pedagang valas di pasar gelap.

Agen kantor berita China, Xinhua, di Pyongyang melaporkan, Deplu Korut sudah memberi tahu semua kedutaan besar di sana bahwa uang kertas lama, surat berharga, termasuk cek masih bisa ditukarkan hingga hari Minggu. Toko-toko milik negara telah ditutup untuk mengakomodasi perubahan itu. Para pramuniaga mengatakan, toko akan buka kembali sepekan lagi setelah harga baru ditetapkan oleh pemerintah.

”Rasio konversi telah ditetapkan 100 menjadi 1. Oleh karena itu, setiap 1.000 won kini ditukar menjadi 10 won dan 100 won menjadi 1 won,” ungkap seorang pejabat seperti dikutip Yonhap. Dia pun melanjutkan, ”Pasar-pasar gelap di Pyongyang pun kacau-balau karena penduduk bergegas mengubah mata uang lokal ke yuan China dan dollar AS.”

Xinhua juga melaporkan Kementerian Luar Negeri Korut tidak memberikan alasan-alasan akan perubahan tersebut. Adapun Badan Intelijen dan Kementerian Unifikasi Korsel di Seoul mengatakan, pemerintah telah menerima laporan tentang pemotongan nilai won Korut itu, tetapi tidak bisa mendapat konfirmasi soal itu dari Pyongyang.

”Dalam kasus-kasus terdahulu, Korut biasanya mengambil satu keputusan berdasarkan arahan anggota kabinet dari dewan rakyat pusat, yang kemudian dirilis media resmi pada hari itu,” kata juru bicara Kementerian Unifikasi, Chun Hae Sung.

Surat kabar Chosun Ilbo di Pyongyang melaporkan, sanering merupakan strategi Kim Jong Il mengendalikan rezimnya. Sebenarnya, 24 juta penduduk Korut sedang bersiap-siap mendesak Kim untuk segera menyerahkan kekuasaan kepada salah seorang dari tiga anak laki-lakinya.

Menegaskan peran negara

Park Hyeong-Jung, peneliti senior pada Institut Unifikasi Nasional Seoul, mengatakan, sanering dilakukan untuk menegaskan peran negara dalam mengendalikan inflasi dan aktivitas pasar gelap. Pemerintah membatasi jumlah yang ditukar paling banyak 100.000 won per orang.

”Ini sama dengan merampas kekayaan orang dengan kekerasan, mengurangi daya beli mereka secara tajam. Langkah yang ekstrem ini bertujuan melemahkan fungsi pasar bebas yang sedang berkembang di sana,” katanya.

Mata uang Korut, yang disebut won sama seperti mata uang Korsel, secara resmi telah digunakan untuk membendung arus mata uang asing. Namun, nilai aktualnya yang diakui di pasar gelap malah merosot tajam.

Pemerintah Korut secara efektif telah memanggil pulang semua pejabat perdagangan untuk mengawal peredaran mata uang asing. Peredaran itu pun dibatasi, kecuali sebagian dari mata uang asing itu bisa ”disumbangkan” kepada pemerintah pusat. Praktik ini sebetulnya adalah sinyal dari buruknya sistem moneter dan keuangan modern.

Kasus salah urus ekonomi bertahun-tahun, bencana alam, runtuhnya Uni Soviet, dan sanksi internasional atas ambisi nuklir Pyongyang telah mengguncang ekonomi Korut. Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Bosworth, mengunjungi Pyongyang awal pekan depan. Dia akan membujuk Korut agar meninggalkan program nuklirnya.(REUTERS/AFP/AP/CAL)